Artikel

Apakah Kita Butuh Redenominasi Rupiah?

Belakangan ini, Indonesia diramaikan dengan wacana penyederhanaan mata uang atau dikenal dengan istilah redenominasi.

Rencana redenominasi rupiah yang sempat tenggelam kembali muncul ke permukaan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupiah dengan mengurangi tiga nol seperti dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Dari tadi berkali-kali disebutkan tentang redenominasi. Sebenarnya apa itu redenominasi rupiah?

Dikutip dari situs Bank Indonesia, redenominasi rupiah adalah tindakan penyederhanaan dan penyetaraan nilai mata uang saat kondisi ekonomi stabil serta sehat. Tindakan redenominasi dilakukan dengan menghilangkan beberapa angka nol pada nilai uang atau barang, sehingga menyederhanakan penulisan nilai barang, jasa, dan uang.

Sementara menurut definisi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya.

Dilihat secara umum, redenominasi ini dapat berdampak pada sistem akuntansi dan pembayaran yang lebih simpel, tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonimian. Nilai uang terhadap barang dan jasa tidak akan berubah karena yang terjadi hanya penyederhanaan.

Tanpa kita sadari, sebenarnya redenominasi sederhana telah terjadi di sekitar kita. Sebut saja pada kafe ataupun gerai kopi yang ada di Indonesia. Pada daftar menu, seringkali tercantum harga dengan menghilangkan 3 angka nol dari harga sebenarnya. Misalnya menu minuman kopi seharga Rp.18.000,00 namun dalam daftar menu hanya ditulisakan Rp.18 atau ada juga yang mengganti 3 angka 0 menjadi “k” seperti Rp.18k.

Bicara tentang peraturan redenominasi Indonesia, pada tahun 1965 lalu telah pernah dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tiba-tiba ini dilakukan dengan menerbitkan pecahan Rp 1 dengan nilai atau daya beli masyarakat setara Rp 1.000 lama. Aturan ini berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 yang bertujuan mewujudkan kesatuan moneter di wilayah Indonesia.

Dilansir dari laman ekonomi.bisnis.com, pemerintah memprioritaskan redenominasi dalam rencana strategis Kemenkeu 2020-2024 dengan dua alasan.

Pertama, kebutuhan terkait efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.

Kedua, menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit rupiah.

Menurut Gubenur Bank Indonesia periode 2013-2018, Agus Martowardojo menyebutkan penyederhanaan atau redenominasi rupiah bertujuan membuat mata uang Indonesia lebih efisien, makin berdaulat, dan bergengsi jika dibandingkan negara lain. Redenominasi hanya mengubah penulisan dengan mengurangi angka nol, bukan nilai mata uang terhadap barang atau jasa.

Namun, redenominasi bukan hanya persoalan menyederhanakan atau menghiapuskan angka nol pada mata uang rupiah saja, tetapi menuntut kesiapan dari pemerintah untuk bisa menerapkannya dan juga dalam mengatur regulasi tentang undang-undang terkait kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan yang luas.

Jadi menurut kalian, apakah Indonesia sudah siap melakukan redenominasi rupiah?

Join The Discussion